Massa Aksi Sebut Program Magang Akal-akalan Pemerintah dan Perusahaan untuk Dapatkan Tenaga Kerja Murah

YOGYAKARTA, diswayjogja.id – Program magang yang digadang-gadang menjadi salah satu solusi bagi anak muda untuk memasuki dunia kerja justru menuai kritik dari massa aksi di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), jumat (9/10/2026). Mereka menilai program tersebut berpotensi menjadi akal-akalan pemerintah dan perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja murah, bahkan gratis, tanpa memberikan kepastian upah maupun jaminan sosial bagi peserta.

Kritik tersebut disampaikan dalam aksi yang menyoroti persoalan pendidikan, ketenagakerjaan, dan kebijakan kesejahteraan masyarakat. Massa aksi menilai persoalan yang dihadapi anak muda saat ini tidak bisa dilepaskan dari mahalnya biaya pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta kebijakan pemerintah yang dinilai belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.

Dalam orasinya, salah seorang massa aksi mengungkapkan bahwa banyak mahasiswa berusaha menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) secepat mungkin karena kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan masih menjadi persoalan bagi sebagian masyarakat. Padahal, pendidikan semestinya dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia tanpa terbebani persoalan biaya.

BACA JUGA : KORAN Gelar Aksi Tolak Kebijakan Desil, Desak Pajak Orang Kaya untuk Danai Subsidi Rakyat

BACA JUGA : JPW Soroti Kericuhan Simpang Empat Gramedia, Desak Polri Evaluasi Penanganan Demo

Massa aksi juga mempertanyakan relevansi program magang sebagai solusi atas tingginya angka pengangguran di kalangan anak muda. Mereka menilai program tersebut justru berisiko menguntungkan perusahaan apabila peserta magang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa mendapatkan hak yang layak.

"Magang yang sebenarnya itu cuma akal-akalan agar perusahaan-perusahaan bisa mendapatkan buruh yang murah atau bahkan gratis. Kita tidak mendapatkan jaminan, apalagi BPJS. Gaji juga enggak," tegasnya dalam orasi di depan Gedung DPRD DIY.

Massa aksi berpandangan, program magang seharusnya menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan keterampilan bagi calon tenaga kerja, bukan menjadi pengganti tenaga kerja reguler yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menekan biaya operasional.

Mereka juga menyoroti ketidakpastian masa depan lulusan perguruan tinggi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Menurut massa aksi, persoalan tersebut memperlihatkan bahwa masalah pengangguran tidak cukup diselesaikan melalui program magang semata.

BACA JUGA : Ratusan Massa Gelar Aksi Agustus Gelap di UGM, Soroti Perlindungan Pekerja Migran hingga Demokrasi

BACA JUGA : Ajak Mahasiswa Pendemo Duduk Bareng, Bupati Paramitha Terima Saran dan Kritik Demi Kemajuan Brebes

Dalam orasinya, massa aksi turut mempertanyakan realisasi janji penciptaan 14 juta lapangan kerja. Mereka menilai kesempatan kerja yang tersedia masih terbatas, sementara sebagian masyarakat harus menghadapi pekerjaan informal dengan kepastian pendapatan dan perlindungan kerja yang minim.

Situasi tersebut, lanjutnya, turut mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan ke luar negeri. Namun, menurut massa aksi, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan remitansi yang dihasilkan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan struktural ketenagakerjaan di dalam negeri.

Sumber: