Respons Wamentan, Mahasiswa UGM Minta Akses Papua Dibuka untuk Media dan Publik

SLEMAN, diswayjogja.id - Juru Bicara mahasiswa UGM, Gladwin, menyatakan bahwa mahasiswa tidak anti terhadap dialog maupun diskusi dengan pemerintah. Namun, menurutnya, dialog yang substantif hanya dapat dilakukan apabila kedua belah pihak memiliki keberpihakan yang sama terhadap kepentingan rakyat.

Pernyataan tersebut menyusul polemik aksi mahasiswa saat forum diskusi bersama sejumlah pejabat negara di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM beberapa hari lalu.

Salah satu hal yang disoroti Gladwin adalah tawaran yang sempat disampaikan kepada mahasiswa untuk mengunjungi Papua guna melihat langsung kondisi di lapangan. Menurutnya, jika pemerintah ingin membuktikan tidak adanya kekerasan maupun penindasan di Papua, maka akses tersebut seharusnya dibuka seluas-luasnya kepada publik, bukan hanya kepada satu atau dua orang mahasiswa.

"Kalau memang di sana tidak ada kekerasan, tidak ada penindasan, buka semuanya ke seluruh masyarakat Indonesia. Teman-teman pers diajak ke sana, diberi kebebasan meliput. Yang perlu melihat itu semua orang, bukan satu orang saja," kata Gladwin di Selasar Utara Gedung Pusat UGM, Rabu (17/6/2026). 

BACA JUGA : Mahasiswa UGM Buka Suara soal Aksi di GIK, Sebut Bentuk Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah Prabowo-Gibran

BACA JUGA : Budiman Sudjatmiko Sesalkan Dialog di UGM Berakhir Ricuh, Tegaskan Tetap Siap Berdiskusi

Dia menilai ajakan kepada segelintir orang tidak cukup untuk membangun kepercayaan publik terhadap situasi yang sebenarnya terjadi di Papua.

"Kalau memang mau buka faktanya, bukakan kepada rakyat. Ini semua rakyat, ini semua masyarakat, jangan satu orang dari mahasiswa itu saja," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gladwin juga menanggapi perbedaan pandangan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk usulan sebagian pihak yang menginginkan program tersebut direvisi, bukan dihentikan.

Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar soal revisi kebijakan, melainkan motif dan keberpihakan yang melatarbelakangi perubahan kebijakan tersebut.

BACA JUGA : Aksi di Fisipol UGM Soroti Nestapa Rakyat, Kampus Diminta Lebih Tegas Bersikap

BACA JUGA : Massa Gelar Aksi Budaya di Bundaran UGM, Tolak Provokasi dan Ajak Jaga Persatuan

"Yang ingin kami highlight adalah ketika ada pembenaran atau revisi itu intensinya apa? Apakah karena keberpihakan terhadap rakyat atau karena kondisi yang mendesak akibat krisis dan berbagai persoalan yang muncul?" tuturnya.

Pihaknya menyebut sebagian mahasiswa yang tergabung dalam aksi tersebut telah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah sehingga setiap kebijakan yang muncul selalu dipandang perlu diuji dari sisi keberpihakannya kepada rakyat.

Sumber: