Pendopo Lumbung Mataraman Dicoret, Rp 225 Juta Dialihkan

Pendopo Lumbung Mataraman Dicoret, Rp 225 Juta Dialihkan

Lurah Wukirsari, Susilo Hapsoro, memberikan keterangan di depan kantor Kalurahan Wukirsari, Senin (5/1/2026), menjelaskan selisih anggaran Lumbung Mataraman dan alokasi dana baru untuk kandang dan pakan burung puyuh.--Foto: Ist

BANTUL, diswayjogja.id - Selisih anggaran pembangunan Lumbung Mataraman di Wukirsari, Kapanewon Imogiri, memunculkan protes warga.

Lurah Wukirsari, Susilo Hapsoro, menjelaskan perbedaan anggaran ini terjadi karena audit warga mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) lama, sementara realisasi pembangunan menggunakan RAB baru yang mengalami perubahan.

“Diaudit warga adalah RAB lama. Sementara yang direalisasikan adalah RAB baru dan ada perubahan,” katanya, Senin (5/1/2026).

Perubahan ini dilakukan saat monitoring dan evaluasi (monev) yang melibatkan Paniradya Kaistimewan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah (BPKA) DIY, Bamuskal, serta pengelola Lumbung Mataraman.

Ia menjelaskan, salah satu perubahan signifikan adalah pencoretan pembangunan pendopo. 

BACA JUGA : Bantul Maksimalkan P2BMP untuk Program Pengentasan Kemiskinan

BACA JUGA : Sleman Maksimalkan Fasilitas dan Koordinasi, Merapi-Kaliurang Jadi Magnet Nataru

“Jadi kita mengajukan pembangunan pendopo, namun oleh BPKA DIY tidak diperkenankan atau direkomendasikan sehingga dicoret. Kemudian kita mengacu Pergub No 59 di mana kita melaksanakan pembangunan sesuai rencana awal yakni membangun peternakan burung puyuh,” jelasnya.

Akibat perubahan ini, alokasi anggaran pendopo dialihkan ke pembangunan kandang kambing dan burung puyuh, termasuk pengadaan alat dan pakan. 

“Karena di RAB awal hanya pembangunan kandang kambing dan burung puyuh, belum sama isinya dan lain-lain. Pendopo yang dibangun ini dari anggaran lain dengan alokasi kisaran Rp 24 juta,” ujarnya. 

Untuk menjaga transparansi, ia berencana melibatkan lembaga resmi dalam pengawasan.

“Saya akan bersurat ke Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul untuk melakukan audit pembangunan Lumbung Mataraman. Semua itu sebagai bentuk transparansi anggaran kepada masyarakat,” ucapnya.

BACA JUGA :  Menelusuri Gereja Bersejarah yang Menjadi Saksi Bisu Peradaban Indonesia, Simak Ulasan Lengkapnya Disini

BACA JUGA : Wabup Bantul Dorong Digitalisasi Transaksi Perikanan untuk Transparansi dan Efisiensi

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: